Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membuat e-PHL. Dengan sistem ini diharapkan bisa menghilangkan pekerja kontrak perseorangan fiktif.

Ini mintanya sudah lama. Pas kemarin banyak PHL yang fiktif dan macam-macam, kami sudah minta dibikin. Ini juga keterlibatan anak-ana k magang yang punya ide-ide seperti ini

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ide pembuatan e-PHL ini karena melihat banyak pegawai kontrak yang fiktif, baik pekerja harian lepas (PHL) maupun Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Kemarin banyak PHL yang fiktif dan macam-macam, kami sudah minta dibikin. Ini juga keterlibatan anak-anak magang yang punya ide-ide seperti ini," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10).

Basuki menjelaskan, dengan e-PHL ini dirinya bisa melihat langsung kinerja para pegawai kontrak. Nantinya sistem ini akan dihubungkan dengan Jakarta Smart City.

"Saya mau tahu, supaya tidak overlap. ‎Terus saya ingin, supaya e-PHL itu keluar (kerja), nanti dia keluar di peta. Jadi saya tahu persis PHL dari mana, lurah bisa tahu," ucapnya.

Ia meminta agar pendataan pegawai kontrak perseorangan ke e-PHL bisa dilakukan mulai pekan ini. Operasional sistem ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

"Saya minta mereka mulai isi minggu ini, minggu depan harus sudah ada," tegasnya.

Selain melalui e-PHL ini, pemantauan kerja PHL dan PPSU juga dilakukan melalui closed circuit television (CCTV). Diharapkan dengan sistem seperti ini kinerja para pegawai kontrak bisa lebih maksimal.

"Iya langsung tahu kinerja. Kita kan pasang CCTV banyak juga nanti kan untuk melihat kinerja," tandasnya.